Bengkulu, 18 Juni 2026 – Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang aman, bermutu, dan sesuai standar, dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Mutu Pelayanan Keluarga Berencana bertempat di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri Nomor 400.9-779 Tahun 2026, Menteri Kesehatan Nomor HK.01.08/MENKES/1141/2025, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nomor 1/SKB/E2/2025, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 613 Tahun 2025 tentang Pengendalian Mutu Pelayanan Keluarga Berencana. SKB tersebut menjadi landasan dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor guna menjamin mutu pelayanan KB di seluruh daerah.
Rapat koordinasi dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan terkait, antara lain perwakilan Balai POM di Bengkulu yang diwakili oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, perwakilan Dinas P3AP2KB Provinsi Bengkulu, serta Kepala Biro Hukum, Sekretariat, dan Penggerakan Masyarakat Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu.
Dalam pertemuan tersebut, para peserta membahas berbagai strategi penguatan pengendalian mutu pelayanan KB, termasuk peningkatan kepatuhan terhadap standar pelayanan, pengawasan penggunaan dan distribusi alat serta obat kontrasepsi, penguatan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan, serta optimalisasi peran masing-masing instansi dalam mendukung keberhasilan program Bangga Kencana.
Perwakilan Balai POM di Bengkulu menyampaikan komitmen untuk terus mendukung upaya pengendalian mutu pelayanan KB melalui pengawasan terhadap aspek keamanan, mutu, dan khasiat obat serta alat kesehatan yang digunakan dalam pelayanan keluarga berencana. Sinergi antara BPOM, BKKBN, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait menjadi faktor penting dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan KB yang berkualitas dan aman.
Melalui rapat koordinasi ini diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan langkah strategis antarinstansi dalam pelaksanaan pengendalian mutu pelayanan keluarga berencana di Provinsi Bengkulu. Kolaborasi yang kuat diharapkan mampu mendukung tercapainya pelayanan KB yang efektif, berkualitas, dan berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas keluarga Indonesia.
