BENGKULU – Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu menerima kunjungan Tim Penilai Komisi Informasi Provinsi Bengkulu dalam rangka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Kunjungan tersebut diterima secara langsung oleh Kepala BPOM di Bengkulu pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Visitasi ini merupakan tahapan keenam dari rangkaian pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendalaman terhadap hasil pengisian kuesioner monitoring dan penilaian presentasi, komitmen organisasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik.
Dalam pelaksanaan visitasi, Tim Penilai Komisi Informasi Provinsi Bengkulu melakukan peninjauan terhadap dokumen yang tersedia di ruang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPOM di Bengkulu. Selain itu, tim juga meninjau berbagai sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Melalui kegiatan ini, dilakukan pendalaman terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di BPOM di Bengkulu, baik dari aspek administrasi dan dokumentasi, komitmen organisasi, maupun dukungan fasilitas pelayanan informasi. Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Seluruh rangkaian kegiatan visitasi berlangsung dengan lancar. BPOM di Bengkulu terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, serta memberikan pelayanan publik yang informatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik ini, diharapkan komitmen BPOM di Bengkulu dalam menyediakan informasi yang terbuka, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin kuat, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap BPOM.
