BENGKULU – Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu, Kodon Tarigan, S.Si., Apt., didampingi oleh Tim Petugas Balai POM di Bengkulu menghadiri kegiatan Round Table Discussion (RTD) dalam rangka Penyusunan Peta Jalan Kesehatan Tradisional Indonesia serta Pemetaan Jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional (Asli Indonesia, Luar Indonesia, dan Non-Konvensional). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu ini berlangsung pada Selasa, 13 Oktober 2026, bertempat di Aula Pelatihan Kesehatan UPTD Dinkes Provinsi Bengkulu.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Ibu Sri Nuryati yang hadir mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Turut hadir secara langsung Ketua Tim dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia beserta jajaran, serta 30 peserta undangan lintas sektor yang terdiri dari perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PMPTSP, Dinas Pertanian, RS Harapan dan Do'a, Puskesmas, organisasi profesi, hingga para praktisi dan tokoh masyarakat/adat di Bengkulu.
Pelaksanaan RTD ini merupakan langkah strategis nasional guna menyamakan persepsi, mengidentifikasi tantangan daerah, serta merumuskan rekomendasi dalam penyusunan Peta Jalan Kesehatan Tradisional Periode 2026–2037. Selain itu, forum ini bertujuan memperkuat sinergi pembinaan dan pengawasan Pelayanan Kesehatan Tradisional (Yankestrad) serta mempersiapkan pemetaan 3 kategori Yankestrad berbasis keterpaduan layanan.
Dalam forum tersebut, Balai POM di Bengkulu mengambil peran aktif terkait pemetaan dan pengawasan produk kesehatan tradisional yang beredar. Adapun fokus pengawasan dan data strategis yang disinergikan meliputi legalitas/izin edar produk obat bahan alam/obat tradisional, pemetaan sarana produksi (UMOT/UKOT) dan distribusi, hasil pengawasan sampling dan pengujian, pencegahan bahaya Bahan Kimia Obat (BKO), hingga upaya edukasi keamanan produk kepada masyarakat.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan RTD ini, BPOM di Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, serta para stakeholder terkait. Sinergi lintas sektor ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola kesehatan tradisional yang terintegrasi, aman, bermutu, dan berdaya saing dalam Sistem Kesehatan Nasional.
