Bengkulu, Kamis (12/11/2026)– Balai POM di Bengkulu menghadiri kegiatan pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) hasil penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkulu. Dalam kegiatan tersebut, Balai POM di Bengkulu diwakili oleh Ketua Tim Penindakan. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dan sinergi antarinstansi pemerintah dalam memberantas peredaran barang ilegal serta melindungi masyarakat dari produk yang berpotensi membahayakan kesehatan.
Pemusnahan tersebut merupakan hasil penindakan Bea Cukai Bengkulu selama periode Agustus 2023 hingga September 2024, dengan total nilai barang mencapai Rp6,33 miliar dan potensi kerugian negara sebesar Rp3,98 miliar.
Adapun barang yang dimusnahkan meliputi 4.043.640 batang rokok ilegal dari berbagai merek, 854 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), tembakau sintetis sebanyak 27,2 gram, obat jenis Hexymer sebanyak 4.000 butir, Tramadol sebanyak 50 butir, serta Esilgram sebanyak 20 butir.
Keberadaan obat-obatan ilegal yang turut menjadi bagian dari barang hasil penindakan tersebut menjadi perhatian dalam upaya perlindungan masyarakat dari peredaran obat yang tidak memenuhi ketentuan. Pengawasan terhadap peredaran obat ilegal memerlukan keterlibatan dan koordinasi lintas sektor, mengingat distribusinya dapat memanfaatkan berbagai jalur, termasuk jasa titipan dan transaksi secara daring.
Melalui kehadiran dalam kegiatan ini, Balai POM di Bengkulu menegaskan dukungannya terhadap penguatan sinergi lintas instansi dalam pengawasan dan pemberantasan peredaran produk ilegal. Kolaborasi antara Bea Cukai, BPOM, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan mempersempit ruang peredaran barang ilegal di wilayah Provinsi Bengkulu.
Balai POM di Bengkulu berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta memastikan produk yang beredar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
